Kota Pariaman Punya 3 Perda Baru, Diantaranya Soal Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

PARIAMAN, - Wakil Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin mendengarkan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi (Stemmotivering) DPRD Kota Pariaman, tentang 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Pariaman saat Rapat Paripurna DPRD Kota Pariaman, Jumat (10/6/2022).

Ketiga Ranperda tersebut yaitu, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Baca juga: Himbau ASN Jangan Lambat, Gubernur Sidak ke DKP Sumbar

Dimana ke-3 ranperda tersebut telah disetujui oleh seluruh fraksi DPRD Kota Pariaman untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pariaman.

Wakil Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin dalam sambutannya mengatakan, terkait ranperda tentang Kota Layak Anak (KLA), Wawako mengharapkan kedepan dapat bermanfaat menjadi lebih baik terhadap pelaksanaan penyelenggaraan KLA, yang berpotensi pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak di Kota Pariaman, dan ranperda ini juga diharapkan dapat menjamin pemenuhan hak-hak anak kedepannya.

Baca juga: Tindak Lanjuti Temuan BPK Rp12,5 Miliar di LHP Pemprov, DPRD Sumbar Bentuk Pansus

Kemudian, terkait ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Mardison mengharapkan ranperda ini menjadi payung hukum dan dasar hukum dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tengah masyarakat, serta menjalankan amanat Pasal 3 Huruf A Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kemudian, ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Mantan Ketua DPRD Kota Pariaman tiga periode ini berharap ranperda ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Baca juga: Pemerintah Cabut izin Usaha Pertambangan HGU dan HGB Terlantar

“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Pariaman atas kerjasama baik selama ini yang telah terjalin dengan baik antara DPRD dengan Pemko Pariaman, sehingga pembahasan 3 ranperda yang diajukan oleh eksekutif terhadap legislatif berjalan dengan lancar. Kita berharap pada masa-masa yang akan datang, hal ini tetap kita pertahankan, ” tutupnya.(**)